Tak Ada Jaminan Bagi Honorer, Rekrutmen P3K seperti CPNS

Kabar Betang, PALANGKA RAYA – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), tak lantas menjamin seluruh guru honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau P3K. Pasalnya, proses rekrutmennya akan persis atau hampir sama dengan proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Mekanismenya sama persis dengan CPNS. Artinya, mereka sekarang yang berstatus honorer, tidak dijamin bisa langsung lulus jadi P3K. Bisa jadi yang baru-baru mendaftar tapi lulus,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Katma F Dirun melalui Kepala Bidang Pengembangan Rawansyah kepada Kalteng Pos via telepon, Jumat (8/2).

Ditegaskannya, PP tersebut hanya untuk tenaga honorer dan rekrutmen P3K akan dilakukan terbuka seperti perekrutan CPNS. Kalau PNS punya nomor induk pegawai (NIP), jaminan pensiun, dan lainnya. Sedangkan P3K, gajinya sama saja seperti honorer. Kontraknya bahkan diperbarui setiap tahun.

Kaitan dengan perekrutan PNS dan P3K, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga nantinya kata dia, jika ada pengadaan P3K, maka pemerintah pusat memberikan jatah formasi untuk setiap daerah. Sama seperti usulan formasi CPNS. Jadi, tak semua usulan daerah akan diakomodasi.

“Tetapi mekanismenya melalui ujian sekolah, dan prosesnya sama seperti perekrutan CPNS. Pemberlakukan itu setelah terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 dan Rakor di Batam beberapa waktu lalu,” terangnya.

Sementara itu, ketika ditanyai soal jumlah tenaga guru honorer di Kalteng, Rawansyah mengatakan bahwa pihaknya tak tahu pasti, karena yang memiliki data adalah kabupaten/kota. Data terkait jumlah tenaga honorer se-Kalteng pun sedang dihimpun pihaknya dari setiap kabupaten/kota.

“Data itu ada di kabupaten dan merupakan kewenangan kabupaten. Pemerintah provinsi hanya untuk menghimpun datanya,” ujar Rawansyah.

Menurutnya, data tersebut juga tidak dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kalteng atau pun Diknas Provinsi. Tetapi data tersebut ada pada BKN pusat. Jumlah formasi yang hanya mencapai 23 tenaga guru SLTA, dipastikannya belum akan mencapai pemerataan guru di wilayah Kalteng.

“Ini diyakini belum maksimal. Masih memerlukan formasi yang banyak. Jadi, berdasarkan data tersebut, kami perkirakan belum akurat . Mudah-mudahan bisa lebih dari formasi yang dijatahkan sebelumnya,” harapnya.

Saat ini masih dalam tahap pengumpulan data untuk dikirimkan ke Kemenpan RB sebagai formasi penempatan pada Disdik provinsi. Termasuk data terkait sekolah (SLTA/SMA) mana saja yang masih kekurangan tenaga guru, agar bisa ditempati oleh 23 orang pengajar tersebut.

“Sebenarnya masih banyak formasi guru yang dibutuhkan. Tapi yang kewenangan provinsi hanya untuk SLTA. Database itu masih kami tunggu dari Kemenpan RB,” tuturnya.

Adapun pendaftaran P3K atau PPPK secara online dilakukan tanggal 10-16 Februari melalui laman ssp3k.bkn.go.id.

Sumber : https://kaltengpos.co/READ/-17089-tak_ada_jaminan_bagi_honorer,_rekrutmen_p3k_seperti_cpns.html

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *